a. Terhadap Isteri

Nikah sirri, umumnya berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan, baik secara sosial maupun secara hukum.

          Secara hukum:

- Tidak dianggap sebagai istri sah

- Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia

- Tidak berhak atas harta gono-gini jika teerjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi.

            Secara sosial:

   Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang nikah sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

  b.Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak merugikan bagi diri suami yang menikah secara sirri. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

-                     Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum.

-                     Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.

-                     Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dll.

 

 

c. Terhadap Anak

Tidak sahnya nikah sirri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni:

-                     Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42  dan pasal 43 UU perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Status tersebut akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

-                     Ketidak jelasan status si anak di mata hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.

Jika sudah terjadi perkawinan secara sirri maka bagi yang beragama islam namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ( penetapan/pengesahan nikah ) kepada pengadilan agama ( kompilasi hukum islam pasal 7 ). Namun isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan;

a.                   Dalam rangka penyelesaian perceraian

b.                  Hilangnya akta nikah

c.                   Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

d.                  Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU no.1 thn 1974 tentang perkawinan

e.                   Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no.1/1974

Bila salah satu dari kelima alasan diatas dapat dipergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Tetapi untuk nikah sirri, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain bukan karena dalam rangka perceraian, hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang, bila telah memiliki akta nikah maka harus segera mengurus akta kelahiran anak ke kantor catatan sipil setempat agar status anakpun sah dimata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 hari dari yang ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak pada pengadilan negri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta kelahiranya bukan lagi anak luar kawin.

Cara yang lain agar dapat membuktikan terjadinya perkawinan adalah dengan melakukan perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang ( KUA ). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan.

Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan dibawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahrkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.  


HIDUP TANPA KOREKSI ADALAH HIDUP YANG TAK LAYAK TUK DIJALANI
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=